Oleh : H.Deani Sudjana,SH.MM (Ketum Labaki)
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh disepelekan baik oleh Presiden, KPU, Bawaslu, dan DPR RI merupakan kepastian hukum (Incrach ) wajib dipatuhi terkait putusan Nomor 60 /PUU-XXII/2024 dalam putusan ini memberi peluang kepada Partai Politik sekalipun tidak mendapat kursi di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat mengusung pasangan calon Gubernur, Bupati dan Calon Walikota pada Pilkada 2024 mendatang dengan syarat memenuhi ketentuan.
Hal ini dimaksud dalam Amar putusan nomor 60.MK mencegah pasangan Cagub, Cabup dan Cawalkot borong Partai, seharusnya memberi kesempatan figur yang lain artinya itu pemupakatan jahat agar tidak ada saingan. Cara seperti ini tidak sportif, permainan politik kotor.
Sebelum kedua partai diantaranya Partai Buruh dan Partai Gelora ajukan gugatan ke MK , peraturan yang dapat mengusung hanya Partai politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dapat mengusung pasangan Colon pada pemilu Pilkada 2024 mendatang .
Diantaranya berbagai keputusan Presiden dalam pelaksanaan Undang-undang dan perlindungan kebebasan berpendapat atau berekspresi , berbagai penyimpangan konstitusi selalu dilanggar .
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi di Negara kita tercinta diberlakukan sejak awal UUD 1945 telah banyak dilakukan perubahan dan penyimpangan konstitisi tidak hanya diera rezim ini berbagai periode kerap terjadi di Indonesia.
