JWN NEWS, Jakarta – Sungguh mengejutkan pernyataan dari seorang Presiden bahwa baik Presiden maupun Menteri bisa tidak netral dan memihak kepada Paslon tertentu asal tidak memanfaatkan fasilitas Negara.
Menurut Ketua Umum Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indonesia (LABAKI) H.Deani Sudjana,SH, pernyataan Presiden Jokowi bertentangan dengan Pasal 281 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu netral bagi Presiden dan para pembantunya, justru harus menahan diri agar netralitas terjaga ungkapnya di Jakarta.
Beda Kalau Presiden Jokowi sebagai pertahana seperti Pilpres 2019 dapat dibenarkan, beda dengan Pilpres 2024 seorang Presiden menjelang purna baktinya malahan terkesan sibuk cawe-cawe kraf kunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti bagi-bagi Bansos, sesungguhnya terkait Penyerahan Bansos ada pembantunya Menteri Sosial kenapa harus Presiden .
Pernyataan Presiden Jokowi kalau tidak segera dicabut ,maka bahayanya akan ditiru oleh para menterinya , ada istilah ” Guru Kencing berdiri Murid Kencing berlari .
Rakyat berharap Pemimpin dapat dijadikan panutan, sehingga Pemilu 2024 berjalan dengan baik jujur, adil dan bermartabat, Rakyat sudah lelah mulai dari pilpres 2014 dan 2019 Pemilu Plpres berakhir dengan konflik, sebaiknya sadarlah hentikan semua bentuk kecurangan ,terutama KPU sebagai penyelenggara Pemilu ,dan pengawas Pemilu Bawaslu ,amanah, menjaga netralitas dan tidak bisa diintervensi dari pihak manapun ,sehingga Pemilu 2024 sesuai dengan harapan pihak nya berharap. (T)
