H. Deani SUdjana, SH, MM, Ketua Umum Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indonesia (LABAKI)
JWN NEWS JKT – Akibat warisan Rezim Jokowi, Utang Negara menumpuk sulit dihitung , membuat beban ekonomi Negara sangat berat. Presiden terpilih Prabowo seharusnya meniadakan Wakil Menteri, cukup Menteri. Hal ini untuk mengurangi beban Negara, atas tekanan keuangan yang semakin berat disamping wakil Menteri tugas pokoknya mendampingi sesungguhnya di setiap Kementerian ada Dirjen dan Sekretaris Jenderal cukup itu yang membantu tugas Menteri, ungkap Ketua Umum Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indonesia (Labaki) H.Deani Sudjana,SH.MM .
Dalam upaya mengembalikan kejayaan Indonesia, pihaknya menekankan pada presiden terpilih Prabowo agar memberikan peluang pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa pejabat maupun Menteri di Kabinet Prabowo diduga melakukan tindak pidana korupsi. Jika terbukti rampas semua hartanya bila perlu miskinkan mereka dan reshufle, rakyat akan bersama mendukung lamgkah terbaik Presidennya.
Oleh karena Wakil Menteri setingkat gubernur dan wakil gubernur dan Bupati.dan wakil Bupati atau Walikota tidak terlalu istimewa, tidak terlalu penting oleh karena tidak ada dalam susunan Organisasi kementerian. Menurut H.Deani, jabatan Wakil Menteri bukan pejabat struktural sehingga tidak perlu ada, disamping itu Menteri dan Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sehingga tidak bertanggung jawab terhadap DPR sehingga Menteri dan Wakil Menteri diawasi langsung oleh Presiden tegasnya di Jakarta.Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (G)